PORTAL KNGB, Jakarta - Terkait dengan kekerasan / penganiayaan yang diduga dilakukan secara terencana oleh ormas dan pihak-pihak lainnya pada saat berlangsungnya mogok nasional tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu, pimpinan serikat buruh dan keluarga korban melaporkannyya ke Kompolnas.
"Kita mengadukan secara pidana ke Mabes Polri. Kita juga telah meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi dan korban," lapor Maruli dari LBH Jakarta.
Rencana aksi besar – besaran juga tengah kita persiapkan. Tentu saja, akan banyak pekerjaan yang akan kita lakukan untuk melakukan perlawanan secara total terhadap tindakan bar-bar yang dilakukan para preman, ujar pimpinan buruh lainnya.
LBH Jakarta, Kontras, TURC, LBH FSPMI, perwakilan buruh serta keluarga korban kekerasan/penganiayaan telah melaporkan ke Kompolnas terkait dengan adanya pembiaran oleh aparat kepolisian saat mogok nasional. Di Kantor Kompolnas, buruh dan keluarga korban ditemui oleh Prof. Adrianus Meliala PhdN, Logan Siagian, dan Edi Saputra Hasibuan.
"Kita menuntut agar Kapolres Bekasi dicopot. Ya, Kapolres harus bertanggungjawab atas peristiwa ini. Apa guna memiliki jabatan jika tak menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk memberikan rasa aman," tuntut Haris dari Kontras.
Selain pencopotan Kapolres Bekasi, kita juga meminta agar Kompolnas melakukan pengawasan atau monitoring terhadap setiap laporan pidana dari buruh. Ini penting. Agar pengaduan yang telah kita sampaikan diproses dengan serius.
Menanggapi hal itu, Kompolnas meminta laporan tertulis pengaduan buruh dalam waktu 2 (dua) hari kerja serta tambahan bukti-bukti seperti foto, video, dll. Kompolnas juga berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap Kapolda, Kapolres Bekasi serta jajarannya pada tanggal 13 November 2013.
LBH Jakarta, Kontras, TURC, LBH FSPMI, perwakilan buruh serta keluarga korban kekerasan/penganiayaan telah melaporkan ke Kompolnas terkait dengan adanya pembiaran oleh aparat kepolisian saat mogok nasional. Di Kantor Kompolnas, buruh dan keluarga korban ditemui oleh Prof. Adrianus Meliala PhdN, Logan Siagian, dan Edi Saputra Hasibuan.
"Kita menuntut agar Kapolres Bekasi dicopot. Ya, Kapolres harus bertanggungjawab atas peristiwa ini. Apa guna memiliki jabatan jika tak menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk memberikan rasa aman," tuntut Haris dari Kontras.
Selain pencopotan Kapolres Bekasi, kita juga meminta agar Kompolnas melakukan pengawasan atau monitoring terhadap setiap laporan pidana dari buruh. Ini penting. Agar pengaduan yang telah kita sampaikan diproses dengan serius.
Menanggapi hal itu, Kompolnas meminta laporan tertulis pengaduan buruh dalam waktu 2 (dua) hari kerja serta tambahan bukti-bukti seperti foto, video, dll. Kompolnas juga berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap Kapolda, Kapolres Bekasi serta jajarannya pada tanggal 13 November 2013.
Kita tunggu saja hasilnya. Semoga kesempatan yang kita berikan kepada Kompolnas untuk membuktikan bahwa lembaganya memiliki kharisma bisa benar – benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, entah siapa yang bisa kita percaya.
Post a Comment Blogger Facebook