"Memberi upah ke preman sama halnya memberi ke pekerja di puskesmas."
PORTAL KNGB, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih kesulitan tertibkan parkir liar. Diduga para preman berada di balik maraknya parkir liar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, harus mencari startegi baru membereskan premanisme perparkiran ini.
"Premanisme itu tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur, mereka akan dipekerjakan, kami sepertinya sanggup gaji mereka Rp4 juta per bulan," katanya di Balai Kota, Jumat 28 Juni 2013.
Ahok menambahkan: "Memberikan upah kepada preman sama halnya memberikan upah pada supir TransJakarta maupun pekerja di puskesmas."
Pemberian gaji ini dimaksudkan sebagai pemberdayaan mereka, dengan memberikan pekerjaan yang benar.
"Kami tak masalah bayar orang dengan baik, yang penting uang parkir masuk kas daerah lebih baik. Kamu gaji orang dua juta, tapi terima income parkir 30 persen atau gaji mereka empat juta, tapi income parkir 100 persen masuk kas daerah," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini, juga akan melakukan pembenahan atau penataan di sektor perparkiran. Di antaranya dengan menerapkan sistem parkir terintegrasi atau integrated parking sistem di sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada tahun ini.
Uji coba parkir terintegrasi ini baru di wilayah perumahan. "Nanti di Kelapa Gading, di seluruh perumahan, ruko-ruko. Lalu baru masuk ke tengah Jakarta. Biaya per wilayah nanti semakin masuk ke Monas semakin mahal," katanya.
Sistem zonasi yang menentukan harga parkir untuk menahan laju kendaraan masuk ke tengah Jakarta. "Biar tak macet, kita kasih harga mahal. Kasih harga Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Yang tak kaya-kaya banget kan pasti tak mau. Mereka pasti pindah pakai TransJakarta dan kereta. Macet baru bisa diatasi," katanya.
Rencana pemberian upah ke preman sebesar Rp4 juta rupiah itu hampir dua kali lipat dari nilai upah minimum kota (UMK) DKI 2014 sebesar Rp2,4 juta per bulan. (viva)
"Premanisme itu tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur, mereka akan dipekerjakan, kami sepertinya sanggup gaji mereka Rp4 juta per bulan," katanya di Balai Kota, Jumat 28 Juni 2013.
Ahok menambahkan: "Memberikan upah kepada preman sama halnya memberikan upah pada supir TransJakarta maupun pekerja di puskesmas."
Pemberian gaji ini dimaksudkan sebagai pemberdayaan mereka, dengan memberikan pekerjaan yang benar.
"Kami tak masalah bayar orang dengan baik, yang penting uang parkir masuk kas daerah lebih baik. Kamu gaji orang dua juta, tapi terima income parkir 30 persen atau gaji mereka empat juta, tapi income parkir 100 persen masuk kas daerah," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini, juga akan melakukan pembenahan atau penataan di sektor perparkiran. Di antaranya dengan menerapkan sistem parkir terintegrasi atau integrated parking sistem di sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada tahun ini.
Uji coba parkir terintegrasi ini baru di wilayah perumahan. "Nanti di Kelapa Gading, di seluruh perumahan, ruko-ruko. Lalu baru masuk ke tengah Jakarta. Biaya per wilayah nanti semakin masuk ke Monas semakin mahal," katanya.
Sistem zonasi yang menentukan harga parkir untuk menahan laju kendaraan masuk ke tengah Jakarta. "Biar tak macet, kita kasih harga mahal. Kasih harga Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Yang tak kaya-kaya banget kan pasti tak mau. Mereka pasti pindah pakai TransJakarta dan kereta. Macet baru bisa diatasi," katanya.
Rencana pemberian upah ke preman sebesar Rp4 juta rupiah itu hampir dua kali lipat dari nilai upah minimum kota (UMK) DKI 2014 sebesar Rp2,4 juta per bulan. (viva)
Post a Comment Blogger Facebook