KNGB Melaporkan Kapolres Bekasi Ke Mabes Polri

PORTAL KNGB, Bekasi - Berbagai elemen buruh yang tergabung di dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) hari ini melaporkan beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam aksi penyerangan buruh di Cikarang pada Aksi Mogok Nasional, tanggal 1 November 2013

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sampai saat ini 17 korban masih mendapat perawatan intensif di RS Hosana Medica, Cikarang, Jawa Barat. 3 buruh di antaranya masih dalam kondisi kritis.

"Satu orang tidak bisa kami temui karena kondisinya sangat memprihatinkan dan sedang mendapat perawatan di ruang ICU," lanjutnya.

Iqbal juga meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Apindo yang memilih menyewa preman dibanding membayar polisi untuk menyelesaikan demo buruh.

"Demo buruh merupakan aksi yang sah dan dilindungi undang-undang. Jadi kami akan terus memperjuangkan kasus ini sampai selesai," teriaknya lantas sehabis membesuk buruh yang menjadi korban kekerasan preman.

Rencananya, Senin (4/1/2013), KNGB, Kontras, dan LBH Jakarta akan melaporkan kasus kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap buruh ke Mabes Polri, untuk mengusut aktor intelektual, serta memastikan Apindo mempertangung jawabkan statemennya yang menyatakan lebih baik membayar preman dari pada membayar polisi untuk menyelesaikan demo buruh.

Saat aksi di EJIP Cikarang, 17 buruh dibacok dan dianiaya ratusan anggota beberapa ormas. 1 orang kritis, sebelumnya diisukan meninggal dunia. Sekarang para buruh tersebut masih dirawat di RS. Hosana Medica Cikarang.

"Kami telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk melaporkan Kapolres Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, dalam tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap 28 buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB)," kata Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar, pada hari Senin (4/11/2013).

Haris menegaskan, penghadangan berujung penganiayaan yang terjadi merupakan pembunuhan berencana yang terstruktur dan sistematis. Sebab, preman dan ormas saat itu dibiarkan membawa senjata tajam, seperti samurai, golok, dan kampak.

"Kami akan mendesak Mabes Polri mengusut dan memidanakan otak pembunuhan berencana. Tidak cukup bila hanya pelaku di lapangan saja yang ditangkap. Sedangkan, otak pembunuhannya dibiarkan berkeliaran," tandasnya.