Buruh Jakarta Tuntut Revisi Ketetapan Upah DKI Tahun 2014

Photo: kompas

PORTAL KNGB, Jakarta - Ribuan buruh yang terdiri dari berbagai aliansi kelompok masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta pada Kamis (28/11) siang. Pagar Balaikota Jakarta roboh ketika buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/11/2013) sore. Buruh mengklaim tidak sengaja membuat pagar itu roboh. 

 

Pada saat yang sama, mereka meneriakkan yel-yel kecaman penetapan upah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan buruh. Di saat itulah pagar pembatas Balaikota roboh. Pagar yang roboh terletak di sisi utara, tepatnya di sisi barat pintu utama. 

"Pagar ini sudah rapuh sebelumnya. Kalau kami sengaja merobohkan pagar, kami akan masuk ke dalam Balaikota," kata Iman dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia saat demonstrasi. 

Pagar besi itu jatuh masuk ke sisi halaman Balaikota. Adapun pagar yang jatuh sepanjang 10 meter. Bukan hanya pagar yang roboh, ujung pagar yang runcing juga patah. Sementara itu, roda pagar pintu utama 

 Situasi unjuk rasa sempat memanas ketika buruh menuntut bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 2,441 juta diubah. Dan tidak hanya itu, mereka ingin bertemu Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, dan Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur," teriak lantang orator buruh.

“Kami tidak mau ditemui oleh pejabat lainnya. Kami hanya ingin ditemui oleh Jokowi atau Ahok (Basuki),” kata salah seorang orator dari atas mobil.

Apabila mediasi tidak dipenuhi aksi akan memblokir Jalan Gatot Subroto ke arah Semanggi, hingga arah jalan tol DPR RI.

“Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, tuntut revisi upah buruh," lanjut salah seorang orang orator tersebut. Seperti diketahui, selama dua hari tanggal 28-29 November, buruh di Indonesia kembali mogok kerja dan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini digelar sebagai protes terhadap pemerintah baik presiden, gubernur maupun bupati terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh.

 

Ada sekitar 3.000 buruh yang melakukan aksi ke Balaikota DKI Jakarta yang menuntut Gubernur DKI Jakarta merevisi penetapan upah minimum provinsi tahun 2014.